Larantuka, 27 Februari 2025 – Dalam upaya meningkatkan transparansi dan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Larantuka dan Pengadilan Negeri Larantuka secara resmi menandatangani Surat Keputusan (SK) Bersama terkait Penetapan Panjar Biaya dan Biaya Panggilan/Pemberitahuan Perkara Perdata. Acara ini berlangsung di Kantor Pengadilan Negeri Larantuka pada Kamis, 27 Februari 2025, pukul 10.00 WITA.
Penandatanganan dilakukan oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Larantuka, Achmad Iftauddin, S.Ag., dan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H. Keduanya secara resmi mengesahkan Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor: 15/KPN.W26-U3/SK/HM1/II/2025 dan Ketua Pengadilan Agama Larantuka Nomor: 40/KPA.W23-A12/HK.05/I/2025, yang mengatur tentang besaran panjar biaya dan biaya panggilan/pemberitahuan perkara perdata di kedua institusi peradilan tersebut.
Langkah Maju untuk Transparansi dan Kepastian Hukum
Keputusan ini merupakan langkah progresif dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan adanya SK Bersama ini, masyarakat pencari keadilan kini memiliki informasi yang lebih jelas mengenai biaya yang harus mereka keluarkan dalam proses perkara perdata, baik di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri Larantuka.
Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Agama Larantuka, Achmad Iftauddin, S.Ag., menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga peradilan dalam memberikan layanan hukum yang lebih baik kepada masyarakat. “Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan asas keadilan dan transparansi. Kami berharap masyarakat bisa lebih mudah mengakses informasi terkait biaya perkara tanpa ada keraguan atau kekhawatiran akan adanya perbedaan tarif yang tidak jelas,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H., menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap prinsip good governance dalam sistem peradilan. “Dengan adanya kesepakatan ini, kami memastikan bahwa biaya perkara ditetapkan dengan standar yang jelas dan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujarnya.
Dampak Positif Bagi Masyarakat
Penetapan panjar biaya dan biaya panggilan/pemberitahuan perkara perdata ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, antara lain:
- Kepastian Hukum – Masyarakat mendapatkan kejelasan mengenai besaran biaya perkara yang harus mereka bayarkan, sehingga menghindari potensi penyimpangan atau ketidakjelasan dalam administrasi peradilan.
- Transparansi – Dengan adanya SK Bersama, informasi mengenai biaya perkara dapat diakses oleh masyarakat dengan lebih mudah, sehingga tidak ada lagi praktik yang merugikan para pencari keadilan.
- Efisiensi Administrasi – Penyatuan standar biaya perkara antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Larantuka akan memudahkan proses administrasi serta mempercepat penyelesaian perkara.
- Meningkatkan Kepercayaan Publik – Kesepakatan ini merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi di sektor peradilan yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum.
Kesepakatan yang Mengikat dan Berkelanjutan
Surat Keputusan Bersama ini akan menjadi pedoman dalam setiap penanganan perkara perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Larantuka. Selain itu, keputusan ini juga bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan kebijakan peradilan di masa mendatang, sejalan dengan dinamika hukum dan kebutuhan masyarakat.
Dengan ditandatanganinya SK Bersama ini, diharapkan masyarakat Larantuka dan sekitarnya semakin mudah dalam mengakses keadilan. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Larantuka berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum, memastikan setiap warga negara mendapatkan haknya secara adil, transparan, dan profesional.
Sebagai bagian dari perwujudan visi peradilan yang modern dan berorientasi pada pelayanan publik, diharapkan langkah ini dapat menjadi contoh bagi pengadilan lain di Indonesia untuk melakukan kebijakan serupa dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
