Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Bahasa Inggris bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring Tahun 2025

Kepada Yth. 1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan; 2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama seluruh Indonesia Assalamu'alaikum Wr. Wb. Dengan ini kami sampaikan dengan hormat Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama nomor 2432/DJA/DL1.10/IX/2025 tanggal 16 September 2025 perihal "Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Bahasa Inggris bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring Tahun 2025". Demikian, terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb. Untuk mengunduh surat, klik tautan di bawah ini : Surat Pemanggilan Peserta

Continue ReadingPemanggilan Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Bahasa Inggris bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring Tahun 2025

PENYAMPAIAN RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2025 – 2029

Jakarta-Humas : Rabu 17 September 2025. Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor : 15213/SEK/RA1.3/IX/2025. Tertanggal 16 September 2025. Tentang Penyampaian  Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025 – 2029. Yang di Tujukan Kepada Yth : 1. Panitera Mahkamah Agung. 2. Para Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan Mahkamah Agung. 3. Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Banding. 4. Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Pertama. Untuk Lebih Jelasnya Berikut Surat dan Renstra Mahkamah Agung Tahun 2025 – 2029. (Humas) Dokumen Surat Penyampaian Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029_.pdf RENSTRA_MA_RI_2025_2029_17_9.pdf

Continue ReadingPENYAMPAIAN RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2025 – 2029

Rapat Pendataan Honorer Non-DIPA Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya

Jakarta - Humas: Sehubungan dengan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 15187/SEK/KP7/IX/2025 tanggal 12 September 2025 Perihal Pendataan Tenaga Honorer Non DIPA dan tidak dibayarkan Bank Mitra, Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung mengundang para Sekretaris pada Unit Eselon I Mahkamah Agung, para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, dan pada Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan untuk rapat Pendataan Honorer Non-DIPA Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya secara zoom  pada Jumat, 19 September 2025. Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas) Dokumen UND-8-RAPAT-KABUA-TTE-FIX.pdf

Continue ReadingRapat Pendataan Honorer Non-DIPA Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya

Pemanggilan Peserta Training of Trainers Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum Secara Luring

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Dengan ini kami sampaikan dengan hormat Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2466/DJA/DL1.10/IX/20252466/DJA/DL1.10/IX/2025 Tanggal 17 September 2025 Perihal "Pemanggilan Peserta Training of Trainers Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum Secara Luring". Demikian untuk menjadi perhatian, terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb untuk mengunduh surat, klik tautan dibawah ini Surat Pengumuman

Continue ReadingPemanggilan Peserta Training of Trainers Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum Secara Luring

Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Aplikasi Access CCTV Online (ACO)

Kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh di Tempat Assalamu'alaikum Wr. Wb. Dengan ini kami sampaikan dengan hormat surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2349/DJA/TI1.1.1/IX/2025 Tanggal 10 September 2025 Perihal "Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Aplikasi Access CCTV Online (ACO)". Demikian, terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb. Untuk mengunduh surat, klik tautan di bawah ini : Surat Pengumuman

Continue ReadingMonitoring Pelaksanaan Kebijakan Aplikasi Access CCTV Online (ACO)

Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring

Kepada Yth. 1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan; 2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama seluruh Indonesia Assalamu'alaikum Wr. Wb. Dengan ini kami sampaikan dengan hormat Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama nomor 2344/DJA/DL1.10/IX/2025 tanggal 9 September 2025 perihal "Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring". Demikian, terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb. Untuk mengunduh surat, klik tautan di bawah ini : Surat Pengumuman

Continue ReadingPemanggilan Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring

Pengumuman Hasil Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring Tanggal 8 Mei sampai dengan 29 Agustus

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Dengan ini kami sampaikan dengan hormat Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2366/DJA/DL1.10/IX/2025 Tanggal 10 September 2025 Perihal "Pengumuman Hasil Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring Tanggal 8 Mei sampai dengan 29 Agustus 2025". Demikian untuk menjadi perhatian, terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb untuk mengunduh surat, klik tautan dibawah ini Surat Pengumuman

Continue ReadingPengumuman Hasil Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring Tanggal 8 Mei sampai dengan 29 Agustus

Undangan Menyaksikan Wisuda Purnabakti Ketua PTA Bandung

Kepada Yth. Para Pimpinan, Hakim, dan Aparatur Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama seluruh Indonesia Assalamu'alaikum Wr. Wb. Dengan ini kami sampaikan dengan hormat surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama nomor 2368/DJA/KP6.1/IX/2025 tanggal 10 September 2025 perihal "Undangan Menyaksikan Wisuda Purnabakti Ketua PTA Bandung". Demikian, terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb. Untuk mengunduh surat, klik tautan di bawah ini : Surat Pengumuman

Continue ReadingUndangan Menyaksikan Wisuda Purnabakti Ketua PTA Bandung

Pendataan Tenaga Honorer Non DIPA dan tidak dibayarkan Bank Mitra

Jakarta - Humas: Dalam rangka menjaga akuntabilitas Data Tenaga Honorer Non DIPA dan tidak dibayarkan Bank Mitra di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya, disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Satuan Kerja menyampaikan Data Tenaga Honorer Non DIPA dan tidak dibayarkan Bank Mitra yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan. 2. Tenaga Honorer Non DIPA dan tidak dibayarkan Bank Mitra tersebut telah bekerja minimal sejak Januari 2024 dan masih aktif bekerja sampai dengan saat ini. 3. Satuan kerja bertanggung jawab atas kebenaran data yang disampaikan, dengan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) m sesuai format terlampir dan melampirkan Surat l Keputusan Pengangkatan sebagai Tenaga Honorer Non DIPA dan tidak dibayarkan Bank Mitra (format pdf maksimal 1 MB). 4. Data disampaikan melalui tautan https://s.id/whsRY paling lambat tanggal 19 September 2025. Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Continue ReadingPendataan Tenaga Honorer Non DIPA dan tidak dibayarkan Bank Mitra

ALOKASI KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU DAN PEMBERKASAN BAGI PESERTA YANG DINYATAKAN MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK DAPAT DIANGKAT MENJADI PPPK PARUH WAKTU DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG

Jakarta-Humas : Jum’at 12 September 2025. Berdasarkan Pengumuman Nomor : 31/SEK?Peng.KP1.1.7/IX/2025 Tentang Alokasi Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dan Pemberkasan Bagi Peserta yang Dinyatakan Memenuhi Persyaratan Untuk diAngkat Menjadi PPPK Paruh Waktu Di Lingkungan Mahkamah Agung RI. Untuk lebih jelasnya berikut surat dan lampirannya (humas). Dokumen 31_SEK_PENG_KP1_1_7_IX_2025_Alokasi_PPPK_Paruh_Waktu_dan_Pemberkasan_sign.pdf Lamp I - Daftar Nama_sign.pdf Lampiran II - Surat Pernyataan 5 Point.docx Lampiran III - Surat Pernyataan Tidak Minta Pindah Paruh Waktu.docx Lampiran IV - Surat Permohonan Mengundurkan Diri Paruh Waktu.docx

Continue ReadingALOKASI KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU DAN PEMBERKASAN BAGI PESERTA YANG DINYATAKAN MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK DAPAT DIANGKAT MENJADI PPPK PARUH WAKTU DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG