Jakarta-Humas: Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan (Pilot Project) Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi secara Mandiri Tahun 2023 untuk Instansi Pemerintah Pelaksana Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), serta evaluasi atas implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagaimana terlampir. Untuk informasi selanjutnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)  Dokumen  2496 Evaluasi PMPZI Tahun 2024-1.pdf

Jakarta-Humas: Menindaklanjuti Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 31/KMA/SK.DL1/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang Penetapan Satuan Kerja Pengadilan Tempat Magang dan Penempatan Peserta Magang Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pendidikan Calon Hakim Terpadu, dengan ini disampaikan kepada satuan kerja yang ditunjuk sebagai satuan kerja magang Calon Hakim agar berperan aktif dalam pengurusan pencairan biaya perjalanan dinas mutasi Calon Hakim, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Dokumen kelengkapan biaya mutasi: a. Fotokopi buku tabungan yang menunjukan identitas dan nomor rekening pegawai bersangkutan yang masih aktif; b. Lembar ke 2 (dua) SPD/Tiba Berangkat yang sudah ditandatangani oleh pejabat berwenang (format terlampir); c. Bukti transportasi yang mencantumkan harga beserta boarding pass (tiket pesawat/kapal laut/bus/travel). d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (format terlampir); 2. Usulan pembayaran biaya mutasi disampaikan oleh Pejabat Pengawas yang menangani bidang Keuangan satuan kerja dengan ketentuan sebagai berikut: a. Mengunggah berkas scan berwarna pada aplikasi S/KEP menu Administrasi, Biaya Mutasi, dan klik menu “ Khusus Biaya Mutasi Cakim” kemudian pilih tambah paling lambat tanggal 30 April 2024; b. Wajib menyimpan asli dokumen. 3. Pegawai yang tidak mengunggah kelengkapan dokumen biaya mutase sebagaimana pada angka 1 sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka…

Jakarta – Humas : Sehubungan dengan banyaknya produk Assesoris Mahkamah Agung yang beredar di pasaran dan mengatasnamakan Koperasi Pusat Mahkamah Agung maka dengan ini kami menghimbau dan menerangkan bahwa untuk pembelian Asli Produk Assesoris Mahkamah Agung hanya di Koperasi Pusat Mahkamah Agung di Jl. Medan Merdeka Utara No.9-13 (Gedung Pusat Mahkamah Agung). Untuk selengkapnya silahkan klik tautan di bawah ini :  Dokumen  Upload Surat Koperasi.pdf

Jakarta – Humas : Berdasarkan Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung No: 84/SEK/PL1.2/III/2024 Tanggal 15 Maret 2024, perihal Pemberitahuan Pengenaan Biaya Sewa Atas Pemanfaatan Ruangan Dharmayukti Karini yang ditujukan Kepada Yth: 1. Panitera Mahkamah Agung; 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; 3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding; 4. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia. Untuk lebih jelasnya, silahkan klik tautan di bawah ini:  Dokumen  84 Pengenaan Biaya Sewa Atas Pemanfaatan Ruang DYK.pdf