Jakarta – Humas : Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-214/PB/2023 tanggal 27 Desember 2023 hal Rekomendasi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN melalui Mekanisme Perpindahan dari Jabatan Lain Tahun 2023, dan sehubungan akan diterbitkannya surat keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Pranata Keuangan APBN, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:  Dokumen  Dokumen Kelengkapan Pengangkatan Jabatan Fungsional APK APBN dan PK APBN.pdf

Jakarta – Humas : Menindaklanjuti surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung nomor 4106/SEK/RA1.4/XII/2023 tanggal18 Desember 2023 hal Penunjukan Daerah Implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2020 RAN P4GN, kepada satuan kerja yang mendapatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan P4GN tahun 2024 berupa tes urine agar segera pelaksanakan kegiatan dimaksud dan mengirimkan laporan pelaksanaan kegiatan melalui tautan bit.ly/laporan_P4GN_2024. Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:  Dokumen  Pelaksanaan Kegiatan P4GN Tahun 2024.pdf

Jakarta - Humas : Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :   453/SEK/KP5.8/II/2024 tentang Usulan Penghargaan Satya Karya Sewindu / Dwiwinduserta Penghargaan Satyalancana Karya Satya X, XX dan XXX Tahun untuk Periode Tahun 2024. yang ditujukan kepada Yth:  1. Para Sekretaris pada Eselon I di lingkunganMahkamah Agung RI;2. Para Kepala Biro di lingkungan Badan UrusanAdministrasi Mahkamah Agung RI;3. Para Ketua / Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan;4. Para Ketua / Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini;   Dokumen  1- Pengumuman Pendaftaran Satya 2024_sign (1).pdf  Lampiran I Satyalancana.pdf  Lampiran II Satyalancana.pdf

Jakarta-Humas:Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 ayat (1), PPK dapat dibantu oleh Tim Ahli dalam pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut: a. Persyaratan Tim Ahli 1. Ahli konstruksi atau praktisi konstruksi dengan pengalaman minimal 5 tahun; atau 2. Tenaga Ahli dari perguruan tinggi/lembaga penelitian dengan expertise di bidang proyek konstruksi bangunan gedung. b. Tugas dan Tanggung Jawab 1. Melakukan reviu desain, gambar teknis, RAB, metode pelaksanaan, spesifikasi teknis, jadwal, laporan kemajuan, hasil tes/inspeksi dan laporan akhir pekerjaan; 2. Memberikan rekomendasi dan saran kepada PPK terkait pelaksanaan pekerjaan; 3. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh PPK c. Masa Pelaksanaan Dimulai dari pemilihan jasa konsultansi perencanaan, jasa konsultansi pengawasan sampai serah terima jasa konstruksi. d. Pembiayaan Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Pasal 184 terkait dengan biaya pengelolaan kegiatan pembangunan Bangunan Gedung Negara (BGN) digunakan untuk biaya operasional yang dihitung berdasarkan presentase biaya konstruksi fisik bangunan Gedung. Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)  Dokumen  452…