Jakarta – Humas: Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, seluruh Pengguna Barang di lingkungan Mahkamah Agung RI diwajibkan untuk menyusun Laporan Barang Milik Negara (LBMN) yang meliputi Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) untuk tingkat satuan kerja pengadilan, Laporan Barang Pengguna Wilayah (LBPW) untuk tingkat Koordinator Wilayah, Laporan Barang Pengguna Eselon I (LBP-ES1) untuk tingkat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung dan Laporan Barang Pengguna (LBP) untuk tingkat Kementerian/Lembaga. Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini: Dokumen Penyampaian Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun 2025 (revisi)).pdf

Jakarta-Humas: Dalam rangka menyerap aspirasi terkait materi muatan Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim, akan dilaksanakan diskusi muatan materi Rancangan Undang-Undang tersebut. Dengan ini Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung mengundang para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia untuk menghadiri diskusi rancangan undang-undang yang akan diselenggarakan pada Selasa 15 Juli 2025. Informasi selengkapnya silakan klik tautan di bawah ini. (Humas) Dokumen Sund Diskusi RUU JH 15072025.pdf

PEMBUKAAN AKSES PENGISIAN E-MONEV TRIWULAN I TAHUN 2025 Jakarta – Humas: Sehubungan dengan hasil evaluasi terhadap pengisian data pada Aplikasi e-Monev Bappenas berdasarkan PP 39/2006 untuk Triwulan I Tahun Anggaran 2025, ditemukan adanya anomali/ kesalahan pada data yang telah terverifikasi  dan sebagai tindak lanjut atas Surat Direktur Sistem dan Manajemen Resiko Kementerian PPN/Bappenas nomor: T-10750/Dt.10.01/ME.02.01/07/2025 tanggal 8 Juli 2025 perihal Tanggapan atas Permohonan Akses Pengisian e-Monev Triwulan I Tahun 2025, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini: Dokumen Pembukaan Akses Pengisian e-Monev Triwulan I Tahun 2025.pdf

Undangan Sosialisasi Petunjuk Teknis Pengajuan Usulan RKBMN Tahun Anggaran 2027 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Jakarta - Humas:  Sehubungan dengan surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan nomor S-66/KN/KN.2/2025 tanggal 30 Juni 2025 tentang Jadwal Penyampaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) untuk Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2027, bersama ini kami mengundang peserta terlampir untuk dapat mengikuti kegiatan sosialisasi tentang Petunjuk Teknis Pengajuan Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Tahun Anggaran 2027. Informasi selengkapnya silakan klik tautan di bawah ini. (Humas) Dokumen SURAT_EDARAN_JUKNIS_RKBMN_MA_RI TA 2027.pdf UNDANGAN EKSTERNAL - Undangan Sosialisasi Petunjuk Teknis Pengusulan RKBMN.pdf

Jakarta – Humas: Menindaklanjuti Surat Direktur Sistem dan Manajemen Risiko Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor T-09846/Dt.10.01/ME.01.01/05/2025 tanggal 24 Juni 2025 hal Pengingat Masa Pelaporan Triwulan II TA 2025 pada Aplikasi e-Monev Berdasarkan PP 39/2006, disampaikan bahwa Mahkamah Agung (Biro Perencanaan dan Organisasi) akan melakukan proses verifikasi data atas pelaporan PP 39/2006 Triwulan II Tahun Anggaran 2025. Bersama ini disampaikan beberapa hal berikut: Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini: Dokumen 4703 Pengisian Aplikasi e-Monev Bappenas 2025_sign (edit triwulan II).pdf

Jakarta - Humas : Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 25/SEK/KP3.4.3/VII/2025 tentang perpanjangan evaluasi kinerja Triwulan II Tahun 2025 bagi Calon Pegawai Negeri Sipil melalui aplikasi E - Kinerja BKN. Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini :  Dokumen Pengumuman Perpanjangan e-Kinerja TW II CPNS_signed.pdf

Jakarta – Humas, Jumát 4 Juli 2025. Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung dengan Nomor : 4704/SEK/KP.1.3/VII/2025. Tentang Pendataan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 yang Tidak Melaksanakan Tugas. Yang di Tujukan Kepada Yth : 1. Panitera Mahkamah Agung 2. Para Pimpinan Tinggi Madya 3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding 4. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama Untuk informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas) Dokumen Pendataan CPNS Yang Tidak Melaksanakan Tugas_sign.pdf

Pengumuman Hasil Kelulusan Seleksi Jabatan Panitera Muda Perkara Pidana Militer Kepaniteraan Mahkamah Agung Jakarta - Humas: Berdasarkan hasil Uji Kompetensi, Profile Assesment, Eksaminasi Putusan, Rekam Jejak dari Badan Pengawasan, KY, KPK, dan PPATK serta Wawancara yang telah dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Jabatan Panitera Muda Perkara Pidana Militer Mahkamah Agung Tahun 2025 mulai dari tanggal 11 Juni 2025 s.d 3 Juli 2025, dengan ini peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi sebagai 3 (tiga) besar untuk jabatan Panitera Muda Perkara Pidana Militer, disusun berdasarkan urutan alphabet. Informasi selengkapnya silakan klik tautan di bawah ini. (Humas) Dokumen Pengumuman Hasil Pelaksanaan Seleksi Panmud Militer 2025.pdf

Jakarta - Humas: Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Barang Milik Negara, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara, Mahkamah Agung diminta untuk melakukan Pelaksanaan, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara kepada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang.Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)   Dokumen SURAT BMN NO 257 rev.pdf

Jakarta – Humas: Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 542/SEK/PL1.2.1/IV/2025 tanggal 17 April 2025 hal Permohonan Usulan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2025, pada prinsipnya kami menyetujui Hasil Penelaahan RKBMN sebagaimana diuraikan pada lampiran surat ini. Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini: Dokumen Hasil Penelahaan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun 2025 pada Mahkamah Agung RI (1).pdf CHF_Perubahan_RKBMN_MA_2025_ttd.pdf.pdf daftar_tidak_setuju_pemanfaatan.pdf.pdf daftar_tidak_setuju_pemeliharaan.pdf.pdf daftar_tidak_setuju_pemindahtanganan.pdf.pdf daftar_tidak_setuju_pengadaan.pdf.pdf Pemeliharaan.pdf.pdf Pengadaan.pdf.pdf RP3BMN_Pemanfaatan.pdf.pdf RP3BMN_Pemindahtanganan.pdf.pdf RP3BMN_Penghapusan.pdf.pdf 1 Ikhtisar RKBMN Perubahan 2025.pdf