Jakarta – Humas: Sesuai dengan ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan lembaga sertifikasi mediator untuk mengajukan akreditasi dan untuk lebih meningkatkan pengelolaan lembaga penyelenggara sertifikasi mediator bagi mediator non hakim, maka berkenaan dengan hal itu dimohon kehadirannya Bapak/lbu pada: Hari Senin, 24 Februari 2025. Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini: Dokumen undangan pembinaan dan penguatan peran lembaga penyelenggara sertifikasi mediator bagi mediator non hakim.pdf

Jakarta – Humas: Dalam rangka Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2024 dengan ini mengundang Bapak/Ibu/ Saudara/i untuk hadir dalam kegiatan Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial olch Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bagi jajaran 4 (empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia yang merupakan rangkaian kegiatan Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2024, dengan ketentuan scbagai berikut; Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini: Dokumen Undangan Pembinaan.pdf

Jakarta – Humas: Sehubungan dengan penyelenggaraan Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2024 tanggal 19 Februari 2025, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada rangkaian kegiatan sebagai berikut. Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini: Dokumen Undangan sidang istimewa Laptah 2024.pdf

Jakarta – Humas: Dengan hormat, sehubungan dengan Surat Nomor L003/TPIUSDOJ- OPDAT/V2025 tanggal 14 Januari 2025 dari U.S.Department of Justice Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance, and Training (OPDAT) tentang Undangan Konferensi Dua Tahunan Asosiasi Hakim Perempuan Internasional (IAWJ) ke-17 pada tanggal 9-12 April 2025, di Cape Town, Afrika Selatan, yang juga akan dihadiri oleh para hakim, profesional hukum, dan mitra dari seluruh dunia untuk membahas isu-isu penting dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan mendorong kepemimpinan untuk mengakhiri kekerasan berbasis gender dan femisida, maka mengingat pentingnya topik tersebut, dipandang perlu untuk membuka kesempatan bagi seluruh Hakim Perempuan yang berintegritas pada Empat Lingkungan Badan Peradilan apabila berminat untuk menglkuti kegiatan tersebut dengan pembiayaan secara mandirl. Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini: Dokumen Permintaan Mengikuti Konferensi IAWJ .pdf

Jakarta – Humas : Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjelasan Atas Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini: Dokumen PENGUMUMAN KP TAHUN 2025_sign.pdf

Jakarta-Humas: Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara Atas Nama Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor 604/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 30 Januari 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi CPNS Tahun 2024. Untuk lebih jelasnya, berikut Surat Sekretaris Mahkamah Agung Selaku Ketua Panitia Seleksi Dokumen Pengumuman Hasil Akhir Pasca_Sanggah Seleksi_Pengadaan PNS MA TA 2024_sign.pdf Lampiran I_Rekap Hasil Akhir Pasca Sanggah Pengadaan SKD dan SKB Pengadaan PNS TA 2024.pdf Lampiran II_Rincian Hasil Akhir Pasca Sanggah Pengadaan SKD dan SKB Pengadaan PNS TA 2024.pdf lampiran III_Surat Pernyataan 5 Poin_CPNS MA TA 2024.docx lampiran IV_Surat Pengunduran Diri_CPNS MA TA 2024.doc

Jakarta-Humas, Minggu, 26 Januari 2025, Pengumuman Nomor : 126/SEK/ KP1.1.7/I/2025. Tertanggal 24 Januari 2025. Dari Sekretaris Mahkamah Agung RI. Tentang Pengumuman Kelengkapan Berkas Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Bagi Tenaga Non ASN Tahap II. Yang di Tujukan Kepada Yth. Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; Ketua/ Kepala Pengadilang Tingkat Banding; Ketua/ Kepala Pengadilang Tingkat Pertama; Untuk informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas) Dokumen Daftar_PPPK_dokumen_tidak_lengkap update_sign.pdf

Jakarta – Humas: Sehubungan dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4491/SEK/RA1.5/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 hal Pengisian Aplikasi e-Monev Bappenas 2024 Berdasarkan PP 39/2006 Triwulan IV TA 2024, dengan ini kami ingatkan kembali bahwa batas akhir pengisian aplikasi e-Monev Bappenas 2024 tersebut adalah hari Senin, 10 Februari 2025 . Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini: Dokumen Pengingat Pengisian Aplikasi e-Monev Bappenas 2024 Berdasarkan PP 39 Tahun 2006 Triwulan IV Tahun 2024.PDF

Jakarta – Humas: Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 diperlukan penyesuaian Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2025 Program Dukungan Manajemen DIPA 01 Mahkamah Agung yang diterbitkan pada tanggal 21 Juni 2024 terkait penjelasan honorarium Pejabat Perbendaharaan Negara. Adapun penyesuaian tersebut sebagai berikut: Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini: Dokumen Penyesuaian juknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga TA 2025 dan Program Dukungan DIPA 01 Mahkamah Agung.PDF

Jakarta-Humas: Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronikas. Untuk lebih jelasnya, berikut Surat Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Dokumen Surat_Undangan Sosialisasi_sipp 565 eberpadu_400.pdf SURAT RILIS_SIPP 565.pdf