Jakarta – Humas: Menindaklanjuti surat Kementerian Keuangan Republik IndonesiaNomorS-70/KN/KN.2/2024 tanggal 5 Juli 2024 Hal Jadwal Penyampaian RencanaKebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) untuk Rencana Kerja AnggaranKementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2026, maka diperlukanpendampingan pengusulan RKBMN TA 2026 melalui Aplikasi e-Sadewa Untuk lebih jelasnya, berikut Surat Plt Kepala Biro Perlengkapan  Isi dalam bahasa Indonesia Dokumen UND - PB I No 43.pdf

Jakarta-Humas: Sehubungan dengan rencana Peresmian Gedung Kantor Pengadilan pada Empat Lingkungan Peradilan oleh Y.M. Ketua Mahkamah Agung, dengan ini diminta kepada Saudara untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut: Menginventarisir Satuan Kerja dalam wilayahnya yang telah menyelesaikan Pembangunan Gedung yang belum diresmikan penggunaannya, untuk kemudian diajukan peresmiannya. Surat usulan peresmian Gedung disampaikan oleh Pengadilan Tingkat Banding melalui email: pengadaan.bua@gmail.com dengan melampirkan data dukung berupa Realisasi biaya Pembangunan Gedung tersebut sampai dengan selesai; Foto kondisi bangunan gedung kantor yang akan diresmikan. Data Gedung Kantor Pengadilan yang siap diresmikan diterima paling lambat hari Jum’at Tanggal 19 Juli 2024 Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas) Dokumen Peresmian-Ged-Kantor.pdf

Jakarta-Humas: Berdasarkan hasil rapat Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap XI Tahun 2024 pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2024, berikut adalah para peserta yang dinyatakan "Lulus" Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Tahap XXI Tahun 2024.  Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)  Dokumen  Pengumuman Lulus Seleksi Hakim Ad Hoc TPK Tahap XXI Tahun 2024.pdf

Jakarta – Humas : Dalam rangka Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial Secara Hybrid oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI, bagi jajaran 4 (empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia, dengan ini kami mengundang Yang Mulia/Bapak/Ibu/Saudara/i untuk hadir dalam kegiatan pembinaan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut: Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:  Dokumen  Undangan Pembinaan_Internal.pdf  Surat Undangan Peserta_Mataram.pdf

DAFTAR SATKER YANG BELUM MENYAMPAIKAN LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA SEMESTER I TAHUN 2024 Jakarta-Humas: Sehubungan dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 171/SEK/PL1.2/VI/2024 tanggal 1 Juli 2024 hal Pelaksanaan, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester I Tahun 2024, bahwa sampai dengan batas waktu penyampaian laporan yaitu tanggal 07 Juli 2024 dan masih terdapat 161 (seratus enam puluh satu) satuan kerja yang belum menyampaikan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester I Tahun 2024. Daftar satuan kerja dan informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)  Dokumen  Surat BMN No 84.pdf

Jakarta-Humas: Menindaklanjuti Surat Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor B-11567.A/Dt.9.1/ME.01.01/07/2024 tanggal 1 Juli 2024 Hal Verifikasi Laporan Triwulan II TA 2024 pada Aplikasi e-Monev Berdasarkan PP 39/2006, disampaikan bahwa Mahkamah Agung (Biro Perencanaan dan Organisasi) akan melakukan proses verifikasi data atas pelaporan PP 39/2006 Triwulan II Tahun Anggaran 2024. Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)  Dokumen  Pengisian Aplikasi e-Monev Bappenas 2024 Berdasarkan PP 39_2006 Triwulan II TA 2024.pdf

Jakarta-Humas : Kamis 04 Juli 2024. Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Mahkamah Agung RI Tahun 2024, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur  Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen  Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor  17 Tahun 2020, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian  Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian/Lembaga, dan Peraturan Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor  15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan  Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini  Sekretaris Mahkamah Agung mengundang Pegawai  Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dengan ketentuan sebagaimana terlampir. Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)  Dokumen  Pengumuman JPT Pratama MA RI TA 2024_sign.pdf  LAMPIRAN I-III JPT 2024.docx  LAMPIRAN IV JPT 2024.docx

Jakarta-Humas: Jakarta-Humas, Selasa 02 Juli 2024. Berdasarkan hasil Rapat Baperjakat Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2024. Berikut ini diumumkan nama-nama peserta yang dinyatakan Hasil Baperjakat untuk masing-masing jabatan. Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)  Dokumen  PENGUMUMAN HASIL BAPERJAKAT JPT PRATAMA 2024_sign.pdf

Jakarta – Humas : Dalam rangka pelaksanaan Turnamen Tenis Perorangan Piala Ketua Mahkamah Agung RI Ke-IV dan Kongres PTWP Ke-XIX Tahun 2024 di Yogyakarta, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:  Dokumen  SURAT HIMBAUAN KEPADA PENGADILAN TINGKAT BANDING YANG BARU.pdf  SK PANITIA PTWP PUSAT 2024 (3).pdf  MANDAT OKE (4).pdf  PEDOMAN DAN PERATURAN PTWP PERSEORANGAN SERTA OENGUMUMAN (5).pdf  KONGRES PTWP 2024 TTD (5).pdf  DAFTAR AKUN DAN REGISTRASI KONTINGEN.pdf

Jakarta – Humas : Menindaklanjuti Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI Nomor S-60/KN/KN.2/2024 tanggal 21 Juni 2024 hal Pelaksanaan, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester I Tahun 2024, Mahkamah Agung diminta untuk melakukan Pelaksanaan, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara kepada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah Sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Barang Milik Negara. Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:  Dokumen  Surat-SEK-171-2024-Rev.pdf