Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring

Kepada Yth.Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agamadi tempat Assalamu alaikum wr. wb.Dengan ini kami sampaikan dengan hormat surat Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor : 545/DJA/DL1.10/III/2024, tanggal 7 Maret 2024, perihal " Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring ". Demikian, terima kasih. Wassalamu'alaikum wr. wb.Untuk mendownload surat dan lampiran , klik link dibawah ini : 1. Surat Pengumuman 2. Lampiran I (Manual Book) 3. Lampiran II (video Tutorial)

Continue ReadingPemanggilan Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring

PENERIMAAN SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP XXI TAHUN 2024

Jakarta-Humas: Mahkamah Agung melalui Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2024 membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia terbaik yang merasa terpanggil untuk mengabdikan diri sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama. Untuk lebih lengkapnya, berikut pengumuman penerimaan seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor tahap XXI  Dokumen  Pengumuman_Rukruitment_Hakim Ad Hoc_Tipikor_tahap 21 (1).pdf

Continue ReadingPENERIMAAN SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP XXI TAHUN 2024

PELAKSANAAN UJIAN DINAS ELEKTRONIK (e-Exam) BATCH 1 TAHAP 1 TAHUN 2024

Jakarta-Humas : Rabu 28 Februari 2024. Berdasarkan Surat Nomor : 288/BUA.2/KP3.2.2/II/2024. Tanggal 28 Februari 2024. Dari Plt. Kepala Biri Kepegawaian Mahkamah Agung RI, Tentang Jadwal Pelasanaan Ujian Dinas Elektronik (e-Exam) Batch 1 Tahap 1 Tahun 2024. Untuk informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)  Dokumen  Jadwal Batch 1 Tahap 1 2024.pdf

Continue ReadingPELAKSANAAN UJIAN DINAS ELEKTRONIK (e-Exam) BATCH 1 TAHAP 1 TAHUN 2024

DOKUMEN KELENGKAPAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL APK APBN DAN PK APBN

Jakarta – Humas : Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-214/PB/2023 tanggal 27 Desember 2023 hal Rekomendasi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN melalui Mekanisme Perpindahan dari Jabatan Lain Tahun 2023, dan sehubungan akan diterbitkannya surat keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Pranata Keuangan APBN, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:  Dokumen  Dokumen Kelengkapan Pengangkatan Jabatan Fungsional APK APBN dan PK APBN.pdf

Continue ReadingDOKUMEN KELENGKAPAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL APK APBN DAN PK APBN

PELAKSANAAN KEGIATAN P4GN TAHUN 2024

Jakarta – Humas : Menindaklanjuti surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung nomor 4106/SEK/RA1.4/XII/2023 tanggal18 Desember 2023 hal Penunjukan Daerah Implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2020 RAN P4GN, kepada satuan kerja yang mendapatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan P4GN tahun 2024 berupa tes urine agar segera pelaksanakan kegiatan dimaksud dan mengirimkan laporan pelaksanaan kegiatan melalui tautan bit.ly/laporan_P4GN_2024. Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:  Dokumen  Pelaksanaan Kegiatan P4GN Tahun 2024.pdf

Continue ReadingPELAKSANAAN KEGIATAN P4GN TAHUN 2024

USULAN PENGHARGAAN SATYA KARYA SEWINDU / DWIWINDU SERTA PENGHARGAAN SATYALANCANA KARYA SATYA X,XX DAN XXX TAHUN UNTUK PERIODE TAHUN 2024

Jakarta - Humas : Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :   453/SEK/KP5.8/II/2024 tentang Usulan Penghargaan Satya Karya Sewindu / Dwiwinduserta Penghargaan Satyalancana Karya Satya X, XX dan XXX Tahun untuk Periode Tahun 2024. yang ditujukan kepada Yth:  1. Para Sekretaris pada Eselon I di lingkunganMahkamah Agung RI;2. Para Kepala Biro di lingkungan Badan UrusanAdministrasi Mahkamah Agung RI;3. Para Ketua / Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan;4. Para Ketua / Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini;   Dokumen  1- Pengumuman Pendaftaran Satya 2024_sign (1).pdf  Lampiran I Satyalancana.pdf  Lampiran II Satyalancana.pdf

Continue ReadingUSULAN PENGHARGAAN SATYA KARYA SEWINDU / DWIWINDU SERTA PENGHARGAAN SATYALANCANA KARYA SATYA X,XX DAN XXX TAHUN UNTUK PERIODE TAHUN 2024

PETUNJUK TEKNIS TIM AHLI PEMBANTU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN JASA KONSTRUKSI

Jakarta-Humas:Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 ayat (1), PPK dapat dibantu oleh Tim Ahli dalam pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut: a. Persyaratan Tim Ahli 1. Ahli konstruksi atau praktisi konstruksi dengan pengalaman minimal 5 tahun; atau 2. Tenaga Ahli dari perguruan tinggi/lembaga penelitian dengan expertise di bidang proyek konstruksi bangunan gedung. b. Tugas dan Tanggung Jawab 1. Melakukan reviu desain, gambar teknis, RAB, metode pelaksanaan, spesifikasi teknis, jadwal, laporan kemajuan, hasil tes/inspeksi dan laporan akhir pekerjaan; 2. Memberikan rekomendasi dan saran kepada PPK terkait pelaksanaan pekerjaan; 3. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh PPK c. Masa Pelaksanaan Dimulai dari pemilihan jasa konsultansi perencanaan, jasa konsultansi pengawasan sampai serah terima jasa konstruksi. d. Pembiayaan Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Pasal 184 terkait dengan biaya pengelolaan kegiatan pembangunan Bangunan Gedung Negara (BGN) digunakan untuk biaya operasional yang dihitung berdasarkan presentase biaya konstruksi fisik bangunan Gedung. Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)  Dokumen  452…

Continue ReadingPETUNJUK TEKNIS TIM AHLI PEMBANTU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN JASA KONSTRUKSI

PELAKSANAAN TAHAPAN ASSESSMENT CENTER SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA PADA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN 2024

Jakarta – Humas : Berdasarkan Pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 7/SEK/PENG.KP1.1.5/II/2024 Tanggal 16 Februari 2024 tentang Hasil Seleksi Administrasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2024, dengan ini diumumkan jadwal dan lokasi pelaksanaan tahapan Assessment Center Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilaksanakan secara TATAP MUKA dengan jadwal sebagai berikut: Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:  Dokumen  PENGUMUMAN Pelaksanaan Tahapan Assessment Center_v3-pages_sign.pdf

Continue ReadingPELAKSANAAN TAHAPAN ASSESSMENT CENTER SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA PADA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN 2024

PENYAMPAIAN NOMOR PESERTA JAMINAN KESEHATAN HAKIM ADHOC TA 2024

Jakarta – Humas : Menindaklanjuti hasil pendaftaran Jaminan Kesehatan Hakim AdHoc Tahun Anggaran 2024 pada penyedia PT Asuransi Jiwa Inhealth, bersama ini kami sampaikan daftar nomor kepesertaan yang dapat diakses pada tautan https://bit.ly/NomorJamkesHakimAdHoc2024 untuk dapat digunakan oleh para Hakim AdHoc pada satuan kerja. Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:  Dokumen  ND46318-Penyampaian-No-Peserta-Jamkes-hakim-Ad-Hoc-2024.pdf

Continue ReadingPENYAMPAIAN NOMOR PESERTA JAMINAN KESEHATAN HAKIM ADHOC TA 2024

PENDAFTARAN JAMINAN KESEHATAN HAKIM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

Jakarta - Humas : Surat Kepala Biro Keuangan Nomor :  310/BUA.3/KU1.1/II/2024 tentang : Pendaftaran Jaminan Kesehatan Hakim Lingkungan Peradilan Militer. Yang ditujukan kepada Yth : ( Daftar Terlampir) Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini :  Dokumen  ND42310-PendJamkes.pdf

Continue ReadingPENDAFTARAN JAMINAN KESEHATAN HAKIM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER