Jakarta – Humas: Dengan ini diberitahukan bahwa ujian Proffile Assessment dan Wawancara Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap XXIII Tahun 2025 akan diselenggarakan pada tanggal 2 November 2025 sampai dengan 7 November 2025. Check in : Minggu, tanggal 2 November 2025 pukul 14.00 WIB dan check out : Jum'at, tanggal 7 November 2025 pukul 12.00 WIB. Untuk lebih jelasnya, silahkan klik tautan dibawah ini: Dokumen Pengumuman Proffile Assesment dan Wawancara Cakim Ad Hoc TPK tahap 23 th 2025.pdf

Jakarta – Humas: Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 15541/SEK/KP.4.1.1/X/2025 tanggal 13 Oktober 2025 yang ditujukan Kepada Yth.1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, 2. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkata Banding, 3. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama. Berkenaan dengan Program Kerja Unit Penilaian Kompetensi (Assessment Center) Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2025 akan mengadakan kegiatan Penilaian Potensi Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini:   Dokumen Surat Pelaksanaan Penilaian Potensi PNS MA Tahun 2025.pdf

Jakarta-Humas : Kamis 9 Oktober 2025. Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor : 15416/SEK/KU2.2/X/2025. Tertanggal 3 Oktober 2025. Tentang Penerapan dan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2025. Yang di Tujukan Kepada Yth :   1. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI; 2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Mahkamah Agung RI; 3. Para Sekretaris Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI; 4. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI; 5. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI; 6. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding; 7. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor S-147/PB/2025 perihal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Semester I Tahun 2025, satuan kerja diminta untuk mengoptimalkan penerapan dan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Untuk itu, kami sampaikan hal sebagai berikut: Untuk Lebih Jelasnya Berikut Suratnya (Humas) Dokumen PIPK_sign_fix.pdf

Jakarta – Humas: Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi mengumumkan Peserta yang dinyatakan “Lulus Seleksi Tertulis Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tahap XXIII Tahun 2025”, adalah sebagai berikut : Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini:   Dokumen pengumuman ujian tertulis TAHAP XXIII.pdf

Jakarta – Humas: Sehubungan dengan surat kami terdahulu No. 4/1774/HI.04.02/VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2025 Hal Pemberitahuan Pendaftaran dan Pengusulan Calon Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial Tahun 2025 dengan ini disampaikan sebagai berikut: Untuk lebih jelasnya, silahkan klik tautan dibawah ini: Dokumen Badilum_Pemberitahuan Perpanjangan Waktu Pendaftaran dan Pengusulan Calon Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan (1)_sign_2758.pdf

Jakarta-Humas : Rabu 17 September 2025. Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor : 15213/SEK/RA1.3/IX/2025. Tertanggal 16 September 2025. Tentang Penyampaian  Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025 – 2029. Yang di Tujukan Kepada Yth : 1. Panitera Mahkamah Agung. 2. Para Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan Mahkamah Agung. 3. Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Banding. 4. Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Pertama. Untuk Lebih Jelasnya Berikut Surat dan Renstra Mahkamah Agung Tahun 2025 – 2029. (Humas) Dokumen Surat Penyampaian Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029_.pdf RENSTRA_MA_RI_2025_2029_17_9.pdf

Jakarta - Humas: Sehubungan dengan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 15187/SEK/KP7/IX/2025 tanggal 12 September 2025 Perihal Pendataan Tenaga Honorer Non DIPA dan tidak dibayarkan Bank Mitra, Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung mengundang para Sekretaris pada Unit Eselon I Mahkamah Agung, para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, dan pada Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan untuk rapat Pendataan Honorer Non-DIPA Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya secara zoom  pada Jumat, 19 September 2025. Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas) Dokumen UND-8-RAPAT-KABUA-TTE-FIX.pdf

Jakarta - Humas: Dalam rangka menjaga akuntabilitas Data Tenaga Honorer Non DIPA dan tidak dibayarkan Bank Mitra di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya, disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Satuan Kerja menyampaikan Data Tenaga Honorer Non DIPA dan tidak dibayarkan Bank Mitra yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan. 2. Tenaga Honorer Non DIPA dan tidak dibayarkan Bank Mitra tersebut telah bekerja minimal sejak Januari 2024 dan masih aktif bekerja sampai dengan saat ini. 3. Satuan kerja bertanggung jawab atas kebenaran data yang disampaikan, dengan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) m sesuai format terlampir dan melampirkan Surat l Keputusan Pengangkatan sebagai Tenaga Honorer Non DIPA dan tidak dibayarkan Bank Mitra (format pdf maksimal 1 MB). 4. Data disampaikan melalui tautan https://s.id/whsRY paling lambat tanggal 19 September 2025. Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta-Humas : Jum’at 12 September 2025. Berdasarkan Pengumuman Nomor : 31/SEK?Peng.KP1.1.7/IX/2025 Tentang Alokasi Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dan Pemberkasan Bagi Peserta yang Dinyatakan Memenuhi Persyaratan Untuk diAngkat Menjadi PPPK Paruh Waktu Di Lingkungan Mahkamah Agung RI. Untuk lebih jelasnya berikut surat dan lampirannya (humas). Dokumen 31_SEK_PENG_KP1_1_7_IX_2025_Alokasi_PPPK_Paruh_Waktu_dan_Pemberkasan_sign.pdf Lamp I - Daftar Nama_sign.pdf Lampiran II - Surat Pernyataan 5 Point.docx Lampiran III - Surat Pernyataan Tidak Minta Pindah Paruh Waktu.docx Lampiran IV - Surat Permohonan Mengundurkan Diri Paruh Waktu.docx

Jakarta - Humas : Berdasarkan surat Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI Nomor: 3078/BUA.2/KU1.1/IX/ 2025 tentang Biaya Mutasi Pejabat Struktural Kesekretariatan Tahun 2025. Yang ditujukan kepada Yth :  1.Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding; 2. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama. Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini :  Dokumen Biaya Mutasi.pdf