Jakarta – Humas: Menindaklanjuti surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 2865/SEK/SK.PL1.2.1/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 perihal Petunjuk Teknis tentangPengusulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) di LingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya Tahun Anggaran 2026danberdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor574/SEK/SK.PL1.2.1/V/2024 perihal Tim Penyusun Usulan Rencana KebutuhanBarangMilik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnyaTahun Anggaran 2026, maka akan dilakukan Konsolidasi Tingkat BandinguntukPengusulan RKBMN Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2026 melalui Aplikasi e-SadewaIsi  untuk lebih jelasnya, berikut Surat Plt. Kepala Biro Perlengkapan Dokumen Surat PB 1 No 91(Revisi).pdf

Jakarta – Humas: Menindaklanjuti surat Kementerian Keuangan Republik IndonesiaNomorS-70/KN/KN.2/2024 tanggal 5 Juli 2024 Hal Jadwal Penyampaian RencanaKebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) untuk Rencana Kerja AnggaranKementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2026, maka diperlukanpendampingan pengusulan RKBMN TA 2026 melalui Aplikasi e-Sadewa Untuk lebih jelasnya, berikut Surat Plt Kepala Biro Perlengkapan  Isi dalam bahasa Indonesia Dokumen UND - PB I No 43.pdf

Jakarta-Humas: Sehubungan dengan rencana Peresmian Gedung Kantor Pengadilan pada Empat Lingkungan Peradilan oleh Y.M. Ketua Mahkamah Agung, dengan ini diminta kepada Saudara untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut: Menginventarisir Satuan Kerja dalam wilayahnya yang telah menyelesaikan Pembangunan Gedung yang belum diresmikan penggunaannya, untuk kemudian diajukan peresmiannya. Surat usulan peresmian Gedung disampaikan oleh Pengadilan Tingkat Banding melalui email: pengadaan.bua@gmail.com dengan melampirkan data dukung berupa Realisasi biaya Pembangunan Gedung tersebut sampai dengan selesai; Foto kondisi bangunan gedung kantor yang akan diresmikan. Data Gedung Kantor Pengadilan yang siap diresmikan diterima paling lambat hari Jum’at Tanggal 19 Juli 2024 Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas) Dokumen Peresmian-Ged-Kantor.pdf

Jakarta-Humas: Berdasarkan hasil rapat Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap XI Tahun 2024 pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2024, berikut adalah para peserta yang dinyatakan "Lulus" Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Tahap XXI Tahun 2024.  Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)  Dokumen  Pengumuman Lulus Seleksi Hakim Ad Hoc TPK Tahap XXI Tahun 2024.pdf

Jakarta – Humas : Dalam rangka Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial Secara Hybrid oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI, bagi jajaran 4 (empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia, dengan ini kami mengundang Yang Mulia/Bapak/Ibu/Saudara/i untuk hadir dalam kegiatan pembinaan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut: Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:  Dokumen  Undangan Pembinaan_Internal.pdf  Surat Undangan Peserta_Mataram.pdf

DAFTAR SATKER YANG BELUM MENYAMPAIKAN LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA SEMESTER I TAHUN 2024 Jakarta-Humas: Sehubungan dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 171/SEK/PL1.2/VI/2024 tanggal 1 Juli 2024 hal Pelaksanaan, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester I Tahun 2024, bahwa sampai dengan batas waktu penyampaian laporan yaitu tanggal 07 Juli 2024 dan masih terdapat 161 (seratus enam puluh satu) satuan kerja yang belum menyampaikan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester I Tahun 2024. Daftar satuan kerja dan informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)  Dokumen  Surat BMN No 84.pdf

Jakarta-Humas: Menindaklanjuti Surat Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor B-11567.A/Dt.9.1/ME.01.01/07/2024 tanggal 1 Juli 2024 Hal Verifikasi Laporan Triwulan II TA 2024 pada Aplikasi e-Monev Berdasarkan PP 39/2006, disampaikan bahwa Mahkamah Agung (Biro Perencanaan dan Organisasi) akan melakukan proses verifikasi data atas pelaporan PP 39/2006 Triwulan II Tahun Anggaran 2024. Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)  Dokumen  Pengisian Aplikasi e-Monev Bappenas 2024 Berdasarkan PP 39_2006 Triwulan II TA 2024.pdf