Jakarta – Humas: Dalam rangka pengisian Jabatan Panitera Muda Perkara Pidana dan Panitera Muda Perkara Perdata Khusus pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tahun 2026, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 349/ KMA/SK /XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian Jabatan dan Seleksi Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung, dengan ini kami mengundang Hakim Tinggi pada Peradilan Umum yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui sclcksi terbuka dengan ketentuan sebagai berikut: Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:  Dokumen  pengumuman seleksi terbuka.pdf

Jakarta – Humas: Menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung nomor 7/SEK/PENG.KP4.1,3/llI/2026 tanggal 4 Maret 2026 perihal Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Peradilan Umum Kelas I A Khusus di Lingkungan Mahkamah Agung Rl, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:  Dokumen  Biaya Pindah JPT Pratama.pdf  1 SURAT PERMOHONAN.pdf  2 KP4.pdf  3 SURAT PERNYATAAN.pdf  4 DATA SUPPLIER.pdf  5 TIBA BERANGKAT.pdf  6 SPTJM BIAYA MUTASI.pdf

Jakarta - Humas : Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 805/SEK/KP1.2.6/IV/2026  tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS Pengadaan Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya. Yang ditujukan kepada Yth. 1. Panitera Mahkamah Agung RI; 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Mahkamah Agung RI; 3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding di tempat. Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini :  Dokumen  SE Pengangkatan CPNS MA V2 signed.pdf

Jakarta – Humas: Sehubungan dengan surat Secretary General Of China - ASEAN Legal Research tanggal 30 Maret 2026, perihal undangan Partisipasi dalam Program Ph.D di bidang Hukum Internasional dan Hubungan Internasional pada Southwest University of Political Science and Law (SWUPL) berikut adalah usulan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, yang telah memenuhi syarat Administrasi, Daftar Nama tersebut Adalah : Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:  Dokumen  25_Memorandum_Pengumuman_SWUPL_Memenuhi_Syarat_Administrasi.pdf

Jakarta – Humas: Menindaklaniuti Surat Direktur Sistem dan Manajemen Risiko Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor T-07026/Dt.10.01/ME.01.01/04/2026 tanggal 15 April 2026 perihal Pengingat Masa Pelaporan Triwulan I TA 2026 pada Aplikasi e-Monev, disampaikan bahwa Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung (Biro Perencanaan dan Organisasi) akan melakukan proses verifikasi data atas pelaporan PP 39/2006 Triwulan I Tahun Anggaran 2026. Bersama ini disampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan pelaporan dan proses verifikasi sebagai berikut: Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:  Dokumen  SEKMA 768 publish.pdf