Jakarta-Humas : Senin, 01 April 2024. Berdasarkan Memorandum dari Plt. Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI kepada Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI,  Perihal : Permohonan Publikasi Daftar Hasil Rapat Promosi/ Mutasi dan Pindah Tugas Tenaga Kesekretariatan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya, di website Mahkamah Agung. www.mahkamahagung.go.id.  Berikut Lampiran Daftar Hasil Rapat Promosi/ Mutasi dan Pindah Tugas Tenaga Kesekretariatan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya pada Tanggal 01 April 2024. Yang di Tandatangani oleh Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI. (ds/rs).  Dokumen  Daftar Hasil Rapat Promosi Mutasi dan Pindah Tugas Tenaga Kesekretariatan 01 April 2024.pdf

Jakarta – Humas : Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Ujian Dinas Elektronik (e-Exam) pada Mahkamah Agung RI Tahun 2024 Batch 1 Tahap 1 dan Tahap 2, dengan ini kami sampaikan daftar nama peserta yang lulus (daftar terlampir). Bagi peserta yang lulus, sertifikat kelulusan akan langsung di upload ke dalam https://sikep.mahkamahagung.go.id/ pada menu Ujian Dinas Profil Pegawal di masing-masing data peserta yang lulus. Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:  Dokumen  Hasil Kelulusan Exam 2024 Batch 1 Tahap 1 dan 2.pdf

Jakarta – Humas : Menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 32/SEK/PL1/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 perihal Pengajuan Usulan Asuransi BMN Tahun Anggaran 2025, disampaikan bahwa terdapat satuan kerja yang belum melakukan tindak lanjut pengajuan usulan Asuransi BMN pada Aplikasi e-SADEWA sebagaimana terlampir. Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:  Dokumen  Surat SEKMA Tindak Lanjut ASURANSI TTE.pdf

Jakarta – Humas : Berdasarkan Pengumuman Nomor : 031/UM.PP.IKAHI/IV/2024 tentang Hasil Seleksi Administrasi Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional HUT Ikahi ke-71 Tahun 2024 tanggal 1 April 2024. Untuk informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini.  Dokumen  Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi.pdf

Jakarta-Humas: Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan (Pilot Project) Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi secara Mandiri Tahun 2023 untuk Instansi Pemerintah Pelaksana Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), serta evaluasi atas implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagaimana terlampir. Untuk informasi selanjutnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)  Dokumen  2496 Evaluasi PMPZI Tahun 2024-1.pdf

Jakarta-Humas: Menindaklanjuti Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 31/KMA/SK.DL1/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang Penetapan Satuan Kerja Pengadilan Tempat Magang dan Penempatan Peserta Magang Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pendidikan Calon Hakim Terpadu, dengan ini disampaikan kepada satuan kerja yang ditunjuk sebagai satuan kerja magang Calon Hakim agar berperan aktif dalam pengurusan pencairan biaya perjalanan dinas mutasi Calon Hakim, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Dokumen kelengkapan biaya mutasi: a. Fotokopi buku tabungan yang menunjukan identitas dan nomor rekening pegawai bersangkutan yang masih aktif; b. Lembar ke 2 (dua) SPD/Tiba Berangkat yang sudah ditandatangani oleh pejabat berwenang (format terlampir); c. Bukti transportasi yang mencantumkan harga beserta boarding pass (tiket pesawat/kapal laut/bus/travel). d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (format terlampir); 2. Usulan pembayaran biaya mutasi disampaikan oleh Pejabat Pengawas yang menangani bidang Keuangan satuan kerja dengan ketentuan sebagai berikut: a. Mengunggah berkas scan berwarna pada aplikasi S/KEP menu Administrasi, Biaya Mutasi, dan klik menu “ Khusus Biaya Mutasi Cakim” kemudian pilih tambah paling lambat tanggal 30 April 2024; b. Wajib menyimpan asli dokumen. 3. Pegawai yang tidak mengunggah kelengkapan dokumen biaya mutase sebagaimana pada angka 1 sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka…