Jakarta-Humas : Kamis 04 Juli 2024. Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Mahkamah Agung RI Tahun 2024, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur  Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen  Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor  17 Tahun 2020, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian  Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian/Lembaga, dan Peraturan Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor  15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan  Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini  Sekretaris Mahkamah Agung mengundang Pegawai  Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dengan ketentuan sebagaimana terlampir. Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)  Dokumen  Pengumuman JPT Pratama MA RI TA 2024_sign.pdf  LAMPIRAN I-III JPT 2024.docx  LAMPIRAN IV JPT 2024.docx

Jakarta-Humas: Jakarta-Humas, Selasa 02 Juli 2024. Berdasarkan hasil Rapat Baperjakat Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2024. Berikut ini diumumkan nama-nama peserta yang dinyatakan Hasil Baperjakat untuk masing-masing jabatan. Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)  Dokumen  PENGUMUMAN HASIL BAPERJAKAT JPT PRATAMA 2024_sign.pdf

Jakarta – Humas : Dalam rangka pelaksanaan Turnamen Tenis Perorangan Piala Ketua Mahkamah Agung RI Ke-IV dan Kongres PTWP Ke-XIX Tahun 2024 di Yogyakarta, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:  Dokumen  SURAT HIMBAUAN KEPADA PENGADILAN TINGKAT BANDING YANG BARU.pdf  SK PANITIA PTWP PUSAT 2024 (3).pdf  MANDAT OKE (4).pdf  PEDOMAN DAN PERATURAN PTWP PERSEORANGAN SERTA OENGUMUMAN (5).pdf  KONGRES PTWP 2024 TTD (5).pdf  DAFTAR AKUN DAN REGISTRASI KONTINGEN.pdf

Jakarta – Humas : Menindaklanjuti Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI Nomor S-60/KN/KN.2/2024 tanggal 21 Juni 2024 hal Pelaksanaan, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester I Tahun 2024, Mahkamah Agung diminta untuk melakukan Pelaksanaan, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara kepada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah Sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Barang Milik Negara. Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:  Dokumen  Surat-SEK-171-2024-Rev.pdf