Jakarta – Humas: Berdasarkan surat Sekreratis Mahkamah Agung RI Nomor 867/SEK/HM3.1.1/V/2026 tertanggal 18 Mei 2026, perihal Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2026. Yang ditujukan kepada Yth: 1. Panitera Mahkamah Agung; 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; 3. Para Pejabat Fungsional Ahli Utama; 4. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kepaniteraan dan Sekretariat Mahkamah Agung; 5. Para Panitera Muda di Kepaniteraan Mahkamah Agung; 6. Para Hakim Tinggi dan Hakim Yustisial di Kepaniteraan dan Sekretariat Mahkamah Agung; 7. Para Pejabat Administrator, Fungsional, Pengawas, dan Pelaksana di Kepaniteraan dan Sekretariat Mahkamah Agung. Untuk lebih jelasnya, silahkan klik tautan dibawah ini:  Dokumen  867 (MA) Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2026_sign.pdf

Jakarta – Humas: Berdasarkan hasil seleksi Hakim Tinggi Pengawas dan Hakim Yustisial yang telah dilaksanakan, dengan ini diumumkan nama-nama peserta yang dinyatakan lulus seleksi sebagai Calon Hakim Tinggi Pengawas dan Calon Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Daftar nama-nama yang dinyatakan lulus di bawah ini disusun berdasarkan abjad, sebagai berikut: Untuk lebih jelasnya, silahkan klik tautan dibawah ini:  Dokumen  Pengumuman Calon HT HY Bawas.pdf

Jakarta – Humas: Dalam rangka pengisian Jabatan Panitera Muda Perkara Pidana dan Panitera Muda Perkara Perdata Khusus pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tahun 2026, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 349/ KMA/SK /XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian Jabatan dan Seleksi Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung, dengan ini kami mengundang Hakim Tinggi pada Peradilan Umum yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui sclcksi terbuka dengan ketentuan sebagai berikut: Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:  Dokumen  pengumuman seleksi terbuka.pdf

Jakarta – Humas: Menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung nomor 7/SEK/PENG.KP4.1,3/llI/2026 tanggal 4 Maret 2026 perihal Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Peradilan Umum Kelas I A Khusus di Lingkungan Mahkamah Agung Rl, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:  Dokumen  Biaya Pindah JPT Pratama.pdf  1 SURAT PERMOHONAN.pdf  2 KP4.pdf  3 SURAT PERNYATAAN.pdf  4 DATA SUPPLIER.pdf  5 TIBA BERANGKAT.pdf  6 SPTJM BIAYA MUTASI.pdf

Jakarta - Humas : Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 805/SEK/KP1.2.6/IV/2026  tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS Pengadaan Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya. Yang ditujukan kepada Yth. 1. Panitera Mahkamah Agung RI; 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Mahkamah Agung RI; 3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding di tempat. Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini :  Dokumen  SE Pengangkatan CPNS MA V2 signed.pdf

Jakarta – Humas: Sehubungan dengan surat Secretary General Of China - ASEAN Legal Research tanggal 30 Maret 2026, perihal undangan Partisipasi dalam Program Ph.D di bidang Hukum Internasional dan Hubungan Internasional pada Southwest University of Political Science and Law (SWUPL) berikut adalah usulan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, yang telah memenuhi syarat Administrasi, Daftar Nama tersebut Adalah : Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:  Dokumen  25_Memorandum_Pengumuman_SWUPL_Memenuhi_Syarat_Administrasi.pdf

Jakarta – Humas: Menindaklaniuti Surat Direktur Sistem dan Manajemen Risiko Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor T-07026/Dt.10.01/ME.01.01/04/2026 tanggal 15 April 2026 perihal Pengingat Masa Pelaporan Triwulan I TA 2026 pada Aplikasi e-Monev, disampaikan bahwa Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung (Biro Perencanaan dan Organisasi) akan melakukan proses verifikasi data atas pelaporan PP 39/2006 Triwulan I Tahun Anggaran 2026. Bersama ini disampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan pelaporan dan proses verifikasi sebagai berikut: Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:  Dokumen  SEKMA 768 publish.pdf

PENDAFTARAN UJIAN DINAS ELEKTRONIK (E-EXAM) PADA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2026 GELOMBANG I Jakarta – Humas: Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 59/SEK/SK/12/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas Dan Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor Ujian Penyesuian ljazah Elektronik (e-Exam) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2026, dengan ini kami sampaikan beberapa hal tentang Pelaksanaan Ujian Dinas Elektronik (e-Exam) Tahun Anggaran 2026 Gelombang I. Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:  Dokumen  Pendaftaran Ujian Dinas 2026_270426_Full Lampiran.pdf

Jakarta – Humas: Dalam rangka menindaklanjuti surat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN tanggal 2 April 2026 nomor 1722/B-SI.01.01/SD/E/2026 hal Penyampaian Hasil Pengukuran Sementara Indeks Kualitas Data (IKADA) atas Dasar Penilaian Tahun 2026 masih terdapat disparitas Nomor induk Kependudukan (NIK) pada SIASN BKN (daftar nama terlampir), sehubungan dengan hal tersebut kepada seluruh pegawal yang namanya tercantum dalam lampiran, segera melakukan verifikasi NIK pada SIASN BKN. Apabila NIK dan Kartu Keluarga (KK) yang di input pada SIASN masih terdeteksi "belum terverifikasi" maka perlu segera melakukan verifikasi KTP pada Dukcapil tempat KK diterbitkan, dan mengurus lebih lanjut sampai NIK berstatus "telah terverifikasi" pada SIASN BKN. Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:  Dokumen  IKADA_Konfirmasi NIK batas waktu 29 April 2026.pdf

Jakarta – Humas: Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disampaikan kepada seluruh Satuan Kerja wajib menginput dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2026 dengan menggunakan Aplikasi SiRUP versi 4 (https://sirup.inaproc.id/).  Dokumen  siRUP.pdf