Jakarta – Humas: Sehubungan dengan Surat Nomor 952/BSDK/HM2.1.1/VI/2026 tanggal 30 Juni 2026 perihal Permohonan Peserta Aktif dalam kegiatan Focus Group Discission (FGD) Penyusun Naskah Urgensi dengan judul “Perubahan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 03/PB/MA/IX/2012 - 03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama dan Revisi Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 04/PB/MA/IX/2012 - 04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim”, bersama dengan surat ini kami mohon bantuan dan kerjasamanya untuk menugaskan 2 (dua) orang dari masing-masing Pengurus Daerah Ikatan Hakim Indonesia untuk hadir secara daring pada Hari/Tanggal : Rabu dan Kamis/15 dan 16 Juli 2026. Untuk lebih jelasnya, silahkan klik tautan dibawah ini:  Dokumen  surat permohonan FGD.pdf

Jakarta – Humas: Sehubungan dengan Pasal 4 angka 2 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional, perolehan angka kredit pengangkatan pertama di tetapkan berdasarkan konversi Predikat Kinerja yang dihasilkan selama melaksanakan tugas Jabatan Fungsional dalam masa kerja calon PNS. Berkenaan dengan peraturan tersebut di atas dengan ini kami sampaikan bahwa untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah dilantik dan diambil sumpahnya dan akan diangkat ke dalam jabatan fungsional sesuai kebutuhan formasi yang dilamar saat mendaftar Calon PNS, maka harus melengkapi dokumen sebagai berikut Untuk lebih jelasnya, silahkan klik tautan dibawah ini:  Dokumen  Pengisian Kelengkapan Berkas guna Pengangkatan dalam JF PNS.pdf  peraturan bkn no 3 tahun 2023.pdf

Jakarta – Humas: Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Barang Milik Negara, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara, Mahkamah Agung diminta untuk melakukan Pelaksanaan, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara kepada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang. Untuk lebih jelasnya, silahkan klik tautan dibawah ini:  Dokumen  Karokap Pelaksanaan Laporan Wasdal BMN Semester I Tahun 2026 (1).pdf

Jakarta – Humas: Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6086/SEK/SK.KP3.3/VI/2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27099/SEK/SK.KP3.3/X/2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar Bagi Hakim Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya. Untuk lebih jelasnya, silahkan klik tautan dibawah ini:  Dokumen  DOC102.pdf